40 Makalah Tentang Satpol Pp Update

Diunggah oleh juru ketik.

Makalah tentang satpol pp. Makalah pengawasan dan pengendalian satpol pp. Namun disisi lain dukungan dari masyarakat pun kerap diperoleh agar satpol pp tetap menjaga ketentraman. Organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum pegawai satpol pp kabupaten karanganyar pelaksanaan penelitian meliputi pengujian kualitas data dan analisis data. Peranan satuan polisi pamong praja satpol pp dlm penegakan peraturan daerah di kota medan arwin hasibuan. 9 pasal 148 ayat 2 uu no.

Jarang berujung pada bentrok fisik antara masyarakat dengan aparat satpol pp. Untuk mengantisipasi hal tersebut diatas maka pemerintah daerah mengeluarkan perda no. Informasi dokumen klik untuk memperluas informasi dokumen.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab satpol pp adalah pp nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamoing praja yang ditetapkan pada tanggal 6 januari 2010. Dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja pasal 2 ayat 1 menyebutkan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten kota dibentuk satpol pp selanjutnya pada pasal 4 satpol pp mempunyai. 9 tahun 2003 tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima pkl yang dilakukan oleh satpol pp dengan adanya pembinaan dan penataan pkl diharapkan akan tercipta ketertiban dan keindahan kota tanpa mengganggu pengguna jalan.

Penutup bab ini berisi simpulan keterbatasan penelitian dan saran saran yang. Dalam bab ini juga dibahas tentang hasil yang diperoleh dari penelitian ini. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah perlu mengatur pembentukan dan susunan organisasi satuan polisi pamong praja.

Makalah tentang reformasi birokrasi pemerintahan daerah. Pemberitaan tentang penertiban pedagang kaki lima di media cenderung memojokkan dan menempatkan satpol pp sebagai figur aparat yang keras dan melanggar ham. Dengan berlakunya pp ini maka dinyatakan tidak berlaku pp nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman satuan polisi pamong praja lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 112.