40 Makalah Tentang Tindak Pidana Korupsi Terbaru

Negara mengeluarkan 3 produk hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu.

Makalah tentang tindak pidana korupsi. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru korupsi hampir kita temui dimana mana. 31 tahun 1999 yaitu dibentuknya uu no 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi selanjutnya disingkat kpk. 3 tahun 1971 dan undang undang no 20 tahun 2001.

Walaupun demikian peraturan perundang undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Download file format doc atau docx microsoft word. Kpk yang ditetapkan melalui undang undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mengatasi menanggulangi dan memberan tas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi martir bagi para pelaku tindak kkn.

Contoh makalah tindak pidana korupsi. Academia edu is a platform for academics to share research papers. Rumusan masalah makalah ini adalah bagaimanakah pengaturan tindak pidana korupsi yang terdapat undang undang no.

Bab i atau pendahuluan makalah membahas tentang latar belakang rumusan masalah batasan masalah tujuan penulisan sistematika penulisan. Di indonesia sendiri undang undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 empat kali mengalami perubahan. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena dapat merusak sendi sendi kehidupan bernegara.

Bahwa undang undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat karena itu perlu diganti dengan undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan. Menjamurnya korupsi di indonesia merupakan wajah keterpurukan. Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi ideologi negara perekonomian keuangan negara moral bangsa dan sebagainya yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di atur dalam uu no 31 tahun 1999 uu no 20 tahun 2001 dan bentuk pelaksanaan dari pasal 43 uu no. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.