40 Makalah Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Ini

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip.
Makalah pengelolaan keuangan daerah. 2004 pejabat pengelola keuangan daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan apbd sementara gubernur bupati dan walikota tidak dinyatakan sebagai pejabat penanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah pasal 1 angka 19 dan 21 uu ri no. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pa da peraturan perundang undangan yang berlaku efisien efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Selanjutnya ketentuan pasal 293 dan pasal 330 undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan amanat untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan sebuah peraturan pemerintah.
Kedua undang undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Peraturan pemerintah pp tentang pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah.
Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya uu no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan uu no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 12 ln 2019 no 42 tln no 6322 ll setkab. Keuangan daerah apbd pengelolaan.
Gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah tahun tahun sebelumnya 2011 2015 serta kerangka pendanaan. Peraturan pemerintah pp no. Jadi dalam pelaksanaannya wajar jika ada anggapan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan wewenang.
Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Karena apbd merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah maka apbd menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah tahun anggaran apbd sama dengan tahun anggaran apbn yaitu mulai 1 januari dan berakhir tanggal 31 desember tahun yang bersangkutan. Kemampuan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam.
Dalam uu ri no. Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat allah swt berkat rahmat dan karunia nya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul pengelolaan keuangan daerah dalam perekonomian indonesia pada mata kuliah keuangan negara dan daerah pada program pascasarjana ilmu adminitrasi pemrintahan kesentrasi otonomi daerah.