20 Contoh Makalah Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia Terbaru

Untuk mengetahui beberapa contoh kasus pelanggaran ham.
Contoh makalah perlindungan dan penegakan hukum di indonesia. Perlindungan dan penegakan hukum di indonesia a. Atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan. Makalah yang kami buat ini sebagai sumber informasi pendamping buku pelajaran.
Juga mengaturmasalah eksploitasi anak anak di bidang ekonomi sosial dan seksual. Alhamdulillah berkat pertolongan allah swt saya penulis dapat menyajikan makalah yang berjudul proses perlindungan penegakan hukum di indonesia. Kehidupan yang mencuat dewasa ini terutama bagi kehidupan bangsa bangsa di dunia termasuk indonesia penegakan hak asasi manusia merupakan salah satu issu penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Puji syukur saya panjatkan atas anugrah tuhan yang maha esa akhirnya kami dapat membuat makalah mengenai perlindungan dan penegakan hukum di indonesia yang berhubungan dengan pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih sangat masih sangat jauh dari sempurna baik isi susunan kalimat maupun sistematika urna baik isi susunan kalimat maupun sistematika pembahasannya untuk itu teguran saran dan nasihat para. Pkn makalah maslaah penegakan hukum di indonesia.
Makalah pkn penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia di indonesia. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum konsep perlindungan dan penegakan hukum bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan di sekolah tidak ada tata tertib di lingkungan masyarakat tidak ada norma norma sosial di negara tidak ada undang undang. Atas dasar undang undang yang mengatur ham yaitu uu no.
Sehingga dengan dibentuknya komnas ham dan pengadiklan ham akan sangat berperan penting dalam penegakan hukum di indonesia. Disamping itu perlindungan dan penegakan hukum di indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian. Asas teritorial artinya ketentuan hukum pidana indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial negara kesatuan republik indonesia termasuk pula kapal berbendera indonesia pesawat terbang indonesia dan gedung kedutaan dan konsul indonesia di negara asing pasal 2 kuhp.